KETAPANG- Bupati Ketapang Martin Rantan yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Maryadi Asmu’ie membuka kegiatan lokakarya dampak perkawinan anak pada aspek pendidikan, kesehatan dan kemiskinan bersama multistakeholder forum di Kabupaten Ketapang Kamis (06/10).
Maryadi dalam sambutannya mengatakan bahwa isu perkawinan anak merupakan isu sensitive yang harus dihadapi oleh banyak perempuan diseluruh dunia termasuk di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Ketapang.
“Berdasarkan data dari UNICEF, secara global terdapat 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih berusia anak,” jelasnya
“Ini menjadi salah satu dari 5 isu prioritas arahan Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak terus dilakukan pemerintah bersama seluruh stakeholders,” tambahnya.
Selain itu, menurut Maryadi mengatakan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak, yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya tidak hanya bagi anak dan keluarga, tetapi juga negara.
“Seperti stunting, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pekerja anak yang diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, serta dampak lainnya,” paparnya.
Dirinya berharap kepada para peserta lokakarya yang hadir bisa berperan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien dalam mencegah perkawinan anak (Naen).
