LANDAK- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar rapat terkait kelanjutan program strategis nasional Kawasan Industri Mandor (KIM) Bersama OPD terkait yang dilaksanakan, Selasa (19/07/2022).
Rapat yang digelar di ruang rapat Kantor DPRD Landak tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Landak Evi Juvenalis didampingi para anggota Komisi B dan dihadiri Asisten II Sekda Landak, Kadis Kumindag Kabupaten Landak, Ka DPMPTSPN Kabupaten Landak, Ka BAPPEDA Kabupaten Landak, dan Pimpinan PT. Landak Barajaki.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Landak Evi Juvenalis mengatakan bahwa dilakukannya rapat pendapat terkait kelanjutan pembangunan Kawasan Industri Mandor (KIM) agar pemerintah melanjutkan pembangunan KIM.
“DPRD Landak meminta ada keseriusan dari pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan Kawasan Industri Mandor (KIM). Sehingga harapan kita juga hasil kawasan itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Landak,” ujar Ketua Komisi B DPRD Landak, Evi Juvenalis.
Evi Juvenalis berharap dengan terpilihnya direktur PT. Landak Barajaki dan kepengurusan komisaris yang baru bisa membuat trobosan-trobosan untuk mengembangkan Kabupaten Landak.
“Sudah terpilihnya kepengurusan yang baru, direktur dan dewan komisaris, diharapkan dengan direktur dan kepengurusan komisaris yang baru itu bisa mempresentasikan program-program kerja dan membuat trobosan-trobosan untuk mengembangkan Kabupaten Landak. Dimana kita tahu bahwa PT. Landak Barajaki adalah BUMD Kabupaten Landak,” sambung Evi Juvenalis.
Disisi lainnya, Direktur PT. Landak Barajaki Maskendari mengatakan akan mempersiapkan promosi untuk Kawasan Industri Mandor (KIM) agar menarik perhatian investor.
“Untuk saat ini belum ada investor yang bergabung, oleh sebab itu kami mau mempersiapkan promosi Kawasan Industri Mandor (KIM) agar ada investor yang tertarik dan mau bergabung” ujar Maskendari.
Sementara itu, Asisten II Sekda Landak Alexander mengatakan bahwa pemerintah daerah diminta untuk mencari solusi dalam kasus keterbatasan yang ada.
“Pemerintah daerah diminta untuk bisa mencari solusi dalam kasus keterbatasan di dalam finansial (keuangan). Diminta mencari investor,” papar Alexander (RED).
