LANDAK – Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Vinsensius membuka secara langsung acara forum konsultasi publik sektor pelayanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan yang kemakmuran masyarakat dan sekaligus memberikan penghargaa kepada 6 penggerak diantaranya yaitu UPTD model, petani penggerak, gapoktan penggerak, KWT penggerak, UPR penggerak, media masa penggerak, di aula Kantor DPPKP Landak, Rabu (09/11/2022)
Sekda Landak Vinsensius menyampikan bahwa sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan bersifat pelayanan partisipatif dan bagi masyarakat transparan yang pemerintah Kabupaten Landak selalu berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang diharapkan mampu memberikan implikasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
“Sebagai informasi, pada akhir Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Landak menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia untuk pelayanan publik peringkat IV Nasional kategori pemerintah kabupaten, dan pada Tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Landak menerima piagam penghargaan dari pemerintah provinsi atas hasil evaluasi pelayanan publik dengan nilai pelayanan baik,” ujar Vinsensius.
Vinsensius menyampikan melalui kegiatan forum konsultasi publik ini diharapkan dapat dilakukan penggalian potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat (bottom up planning), berbasis pada kekuatan dan potensi sendiri, maupun bertolak dari kondisi masyarakat (esensi existing).
“Selain itu memanfaatkannya sebagai dasar untuk memacu aparat penyelenggara layanan publik, untuk senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dan output sebagaimana yang diharapkan, sehingga mampu memuaskan publik sebagai user maupun konsumernya,” sambung Vinsensius.
Ia juga mengatakan birokrat harus merubah mindset bukan sebagai penguasa, namun justru sebaliknya sebagai civil servant, pelayan masyarakat yang harus senantiasa didengungkan dan ditanamkan, dengan demikian, pada saatnya dengan waktu yang tidak terlalu lama.
“Perubahan budaya birokrasi yang selama ini dapat terjadi berstigma negatif seperti koruptif, lamban, berbelit-belit, prosedur yang tidak jelas, subjektif, dan sebagainya menjadi kebalikannya yaitu lebih responsif, cepat, tepat, akurat, objektif, terstandarisasi, dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan demikian dapat diminimalisasikan komplain, keluhan, dan ketidakpuasan masyarakat, Sambung Vinsensius sehingga pada gilirannya trust atau kepercayaan akan tumbuh, dan pemerintahan akan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan transparansi di sisi lain, juga akan terjadi sinergi antar pemerintah dan masyarakat yang bersifat partisipatif-konstruktif.
“Semoga dari kegiatan forum konsultasi publik Tahun 2022 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan hari ini, dapat menghasilkan rumusan yang terbaik untuk evaluasi dan peningkatan pelayanan publik di kabupaten landak,” tutur Vinsensius (RED).
