LANDAK – Pemerintah Kabupaten Landak mulai menyiapkan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan daya saing daerah.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak 2025–2029.
Pada fase ini, kata Karolin, pemerintah daerah memfokuskan program pada peningkatan layanan publik dan pembangunan desa yang berkualitas serta profesional.
“RKPD tahun 2027 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak 2025–2029, di mana dalam tahapannya memberikan fokus pada peningkatan layanan publik dan pembangunan desa yang berkualitas dan profesional,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Selain itu, Pemkab Landak juga mencermati perkembangan ekonomi daerah. Karolin mengungkapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Landak atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan pada 2025.
“PDRB Kabupaten Landak atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp14.960,44 triliun menjadi Rp16.278,61 triliun pada tahun 2025,” jelasnya.
Meski mengalami peningkatan, ia menilai pertumbuhan tersebut masih perlu didorong agar mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain, terutama melalui penguatan sektor ekonomi basis.
Di tengah penyusunan rencana pembangunan tersebut, Pemkab Landak juga dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Kondisi fiskal daerah saat ini, menurut Karolin, menuntut adanya penyesuaian dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Ia menambahkan, dinamika global turut memengaruhi kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada kemampuan pendanaan daerah, termasuk akibat konflik internasional seperti perang di Ukraina.
“Dalam hal ini kita juga dipengaruhi oleh kondisi internasional, seperti pecahnya perang di Ukraina, yang tentu memengaruhi kebijakan fiskal kita,” katanya.
Karolin mengakui keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi capaian sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pihaknya berharap dukungan dari DPRD dalam menyikapi kemungkinan tidak tercapainya sebagian target kinerja pemerintah daerah.
“Kami berharap dukungan dan toleransi dari anggota DPRD terkait target kinerja pemerintah daerah yang kemungkinan sulit dicapai di tengah anggaran yang sangat terbatas,” pungkasnya (RED).
