KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang menerima penghargaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perlindungan Kepada Pekerja Sosial Keagamaan dan Pelaksanaan Program 1 Desa 100 pekerja rentan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji dimomentum Hari Ulang Tahun ke-66 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (28/01).
Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Ketapang Martin Rantan yang diwakili Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra Edi Radiansyah dihalaman Kantor Gubernur Kalbar.
Selain itu, diserahkan juga sertifikat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tentang penetapan Syair Gulung Ketapang dan Kanjan Serayong Dayak Pesaguan sebagai Warisan Budaya Tak benda Indonesia.
Dengan ditetapkannya Syair Gulung Ketapang dan Kanjan Serayong Dayak Pesaguan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia ini dapat mendorong warisan budaya asli Kabupaten Ketapang agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga bisa mendorong wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk tertarik menyaksikan dan melihat budaya yang ada di Kabupaten Ketapang.
Penghargaan tersebut juga sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Kalbar atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang. Dengan harapan penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang kedepan untuk lebih baik lagi.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dalam amanatnya memaparkan bahwa capaian hasil kinerjanya selama memimpin, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang telah mencapai 80 persen.
“Kita sekarang sudah pada jalurnya, jalan yang mantap, kita punya 1.530 kilometer kondisinya jalan yang mantap,” terang Sutarmidji.
“Ketika awal saya memimpin bersama Pak Ria Norsan, itu baru 49 persen dan tahun ini, tahun terakhir bisa sampai 80 persen, artinya sisa 20 persen lagi jalan provinsi yang belum mantap,” tambahnya.
Selain itu, dirinya menambahkan bahwa Pemprov Kalbar juga telah membangun 35 sekolah baru di Tahun 2022, bahkan di Tahun 2023 ini Pemprov Kalbar mencanangkan akan membangun 25 SMA/SMK untuk pemerataan pendidikan di Kalbar.
“Selanjutnya terkait masalah kemiskinan, Kalimantan Barat sudah berada di bawah angka nasional, walaupun ada peningkatan sedikit karena dampak dari kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Untuk Inflasi dikatakan Sutarmidji bahwa di Kalbar terkendali walaupun lebih tinggi yakni 6,3 persen dibandingkan pusat hanya 5,7 persen, namun inflasi sektor pangan di Kalbar lebih rendah yakni 1,4 persen.
“Nah, itu yang terjadi karena kebijakan pusat yang tidak bisa intervensi, seperti dampak kenaikan BBM, kenaikan tiket, dan lain sebagainya,” pungkasnya (Darnaen).
