KETAPANG – 121 desa di Kabupaten Ketapang akan menggelar pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada 26 Juni 2023.
Terkait hal itu, Bupati Ketapang Martin Rantan dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syamsul Islami, menyampaikan himbauan agar ASN bersikap netral pada pilkades tersebut.
“Saya ingatkan bapak ibu tidak boleh ikut kampanye atau ikut serta atau melakukan segala aktivitas yang dapat menyebabkan keberpihakan kepada salah satu calon Kepala desa. Bapak ibu harus menjaga netralitas sebagai ASN, menjaga kelancaran, kondusifitas, pelaksanaannya. Menyukseskan pilkades Tahun 2023 ini melakukan pengawasan terkait netralitas ASN Tahun 2023 ini,” ujar Bupati Ketapang Senin (19/06).
Selain masalah pilkades, Bupati juga menyampaikan hasil audensinya terkait Gawai Akbar Napak Tilas Perjuangan dan Pembangunan dan Budaya Ketapang Tahun 2023 dengan Pangdam XII Tanjung Pura Mayjend. Iwan Setiawan di Lobby Kehormatan Makodam XII/Tanjupura Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa (14/06) lalu.
Bupati mengatakan substansi dari audensi tersebut adalah atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta dukungan dari Pangdam XII Tanjungpura dan undangan agar dapat hadir untuk turut membantu menyukseskan Gawai Akbar tersebut.
“Kemarin saya berserta Pak Sekda, Dandim 1203 Ketapang beserta jajaran sudah bertemu Pak Pangdam XII Tanjungpura, Bapak Mayjend Iwan Setiawan. Kita melakukan audiensi terkait Gawai Akbar Napak Tilas Perjuangan Pembangunan dan Budaya Kabupaten Ketapang tanggal 23 sampai 28 Oktober Tahun 2023. Pemda Ketapang mengundang sekigus meminta dukungan Pangdam untuk hadir dan mensukseskan kegiatan Akbar ini. Saya sampaikan progres-progres yang sudah dilakukan oleh Pemda Ketapang,” ungkap Bupati Martin.
Hal ini dilakukan oleh Bupati untuk memacu semangat panitia penyelenggara guna kesuksesan Gawai Akbar Gawai Akbar Napak Tilas Perjuangan Pembangunan dan budaya Ketapang 23 – 28 Oktober 2023.
“Agar semangat bapak Ibu terpacu untuk menyuskseskan kegiatan ini,” pungkas Bupati (SH).
