KETAPANG- Pemerintah Kabupaten Ketapang mengadakan rapat terkait pembahasan tindak lanjut pengadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Ketapang, di ruang rapat Sekda Ketapang Jum’at, (3/9/2021).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadis PU dan tata ruang, Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Kadis Parbud, Kabag Ekbang dan staf terkait lainnya.
Mall Pelayanan Publik ini bertujuan untuk menyatukan seluruh pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal dengan harapkan dapat menyederhanakan, mendekatkan pelayanan, memberikan kemudahan, kecepatan keterjangkauan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Sekda Ketapang mengatakan, rencana pengadaan Mall Pelayanan Publik tersebut berlokasi di Museum Ketapang yang nantinya akan dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
“Letak Museum kurang cocok berada ditengah-tengah pasar atau keramaian” ujar Sekda.
Sekda juga mengatakan bahwa pemerintah ingin menyatukan seluruh pelayanan publik, tidak hanya pemerintah daerah tetapi termasuk juga instansi vertikal lainnya.
“Tahun 2021 ini kita harus menyiapkan rencana fisik dan harus sudah selesai tahun ini sebelum perubahan,” tambah Sekda.
Untuk pembangunan fisik Sekda menunjuk Dinas PU karena memiliki banyak tenaga perencana dan pelaksana.
Selain itu ia juga menugaskan BPKAD Ketapang untuk mengawal penganggaran pada tahun 2022 yang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
” Untuk anggaran kita upayakan menggunakan dana selain DAU (Dana Alokasi Umum), seperti Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Insentif Daerah (DID),”ujar Sekda.
Selanjutnya Sekda mengatakan pembiayaan dan penganggaran harus dilakukan secara profesional dan fleksibel.
Sekda juga mengatakan bahwa Mall Pelayanan Publik nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas publik, ruang terbuka hijau, dan akan menyajikan seluruh kerajinan lokal termasuk kuliner daerah.
“Semoga apa yang direncanakan dapat terealisasikan untuk meningkatkan citra Pemda di masyarakat menjadi lebih baik dan akan memperbaiki Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Ketapang .” Pungkas Beliau (DN/Red).
